MAKALAH
“EKONOMI POLITIK”
(EKONOMI DAERAH)
(EKONOMI DAERAH)
Dosen
Pengajar
Dr. Fachrudin Zain Olilingo, SE, M.Si
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK II
1.
ABD WAHID LASAMPE (911416093) 2. LISTA M.POPALO (911416086)
3.
SITI NOERKHALISA RADJAK (911416084)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO
2016
Puji
syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,yang atas rahmat-nya maka kami dapat menyelesaikan
penyusunan makalah yang membahas tentang“Ekonomi
Daerah”
Penulisan
ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata
kuliah“Ekonomi Politik”.Dalam
penulisan makalah ini kami
merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun
materi, karena mengingat akan
kemampuan yang kami miliki.
Tak
lupa pula kami sebagai penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak“Dr.Fachrudin Zain Olilingo, SE, M.Si”yang
sudah memberikan banyak ilmu kepada
kami.Dalam penyusunan makalah ini tentunya masih banyak
kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi
penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Akhirnya
kami sebagai penyusun
berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal pada mereka yang
telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah.Amiin
Yaa Robbal’Alamiin.
Gorontalo, Desember2016
PENYUSUN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG............................................................................... 1
1.2
RUMUSAN MASALAH.......................................................................... 2
1.3
TUJUAN.................................................................................................... 2
1.4
MANFAAT ............................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian pembangunan ekonomi
daerah................................................ 3
2.2 Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah.......................................... 5
2.3 Paragdima
baru teori pembangunan daerah.............................................. 5
2.4
Perencanaan pembangunan daerah........................................................... 6
2.5
Tahap-tahap perencanaan pembangunan
daerah...................................... 8
2.6
Peran pemerintah dalam pembangunan
daerah........................................ 9
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN...................................................................................... 10
3.2 SARAN
.................................................................................................. 10
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan
Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum,
pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang
berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,
sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara
berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
§ Secara terus
menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
§ Merumuskan
tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
§ Menyusun
konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
§ Melaksanakannya
dengan menggunakan sumber daya yang tesedia
Jadi, pembangunan ekonomi harus
dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi
antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna ekonomi tersebut dapat
dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa
yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf
kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan
berikutnya. Selanjutnya pembangunan ekonomi
perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita., karena kenaikan
itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi
masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
1. Pengertian
pembangunan ekonomi daerah!
2. Teori
pertumbuhan dan pembangunan daerah!
3. Paragdima
baru teori pembangunan daerah !
4. Perencanaan
pembangunan daerah!
5. Tahap-tahap
perencanaan pembangunan daerah !
6. Peran
pemerintah dalam pembangunan daerah !
1.3 Tujuan
1.3.1
Untuk
Mengetahui Pengertian pembangunan ekonomi daerah
1.3.2
Untuk Mengetahui
Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah
1.3.3
Untuk Mengetahui
Paragdima
baru teori pembangunan daerah
1.3.4
Untuk Mengetahui
Perencanaan
pembangunan daerah
1.3.5
Untuk Mengetahui
Tahap-tahap
perencanaan pembangunan daerah
1.3.6
Untuk Mengetahui
Peran
pemerintah dalam pembangunan daerah
1.4 Manfaat
Manfaat yang dapat kita petik dari
Makalah ini adalah kita dapat mengetahui tentang apa itu Ekonomi Daerah dan Pembangunan
Ekonomi yang ad di Indonesia serta faktor-faktor yang dihasilkan dari pembangunan
daerah tersebut. Sehingga kita bisa membuat suatu upaya dalam hal tersebut
di zaman yang modern ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian pembangunan ekonomi daerah
Masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Suatu
daerah ditinjau dari aspek
ekonomi, mempunyai 3 pengertian yaitu :
1. suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomiterjadi
di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi pendapatan perkapitanya,
sosial budaya, geografisnya dsb. Daerah ini disebut daerah homogen.
2. suatu daerah dianggap sebagai suatu
ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi
daerah. Daerah ini disebut daerah
nodal.
3. suaru daerah adalah suatu ekonomi
ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi,
kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.
Daerah ini disebut daerah
perencanaan atau daerah
administrasi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah:
suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang
ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan
daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan
yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan
sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada
pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan
ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu
proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru,
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang
ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi
pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan
baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi
daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja
untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah
daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan
daerah.
2.2 Teori
pertumbuhan dan pembangunan daerah
Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut
berkisar pada dua hal yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam
menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang
membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah
tertentu.
Teori
Ekonomi Neo Klasik
Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan
ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi.
Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal
bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan
mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.
Teori
Basis Ekonomi
Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan
ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang
dan jasa dari luar daerah. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini
didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya aklan
menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar
secara nasional maupun global.
Teori
Lokasi
Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi!
Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan
kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biayanya dengan
cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar.
Keterbatasan dari teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan
komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu untuk
kegiatan produksi dan distribusi barang.
Teori
Tempat Sentral
Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang
lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat
sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang mneyediakan jasa-jasa bagi
penduduk daerah yang mendukungnya.
Model
Daya Tarik
Teori daya tarik industri adalah model pembanguna ekonomi
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang medasarinya
adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap
industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.
2.3 Paragdima
baru teori pembangunan daerah
|
KOMPONEN
|
KONSEP
LAMA
|
KONSEP
BARU
|
|
Kesempatan Kerja
|
Semakin banyak perusahaan semakin
banyak peluang kerja
|
Perusahaan harus mengembangkan
pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
|
|
Basis Pembangunan
|
Pengembangan sektor ekonomi
|
Pengembangan lembaga-lemabaga
ekonomi baru
|
|
Aset-aset Lokasi
|
Keunggulan komparatif didasarkan
pada aset fisik
|
Keunggulan kompetitif didasarkan
pada kualitas lingkungan
|
|
Sumberdaya pengetahuan
|
Ketersediaan Angkat kerja
|
Pengetahuan sebagai pembangkit
ekonomi
|
2.4 Perencanaan
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi
daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan
sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki
kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara
bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien
membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan
sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses
perencanaan.
Perencanaan pembangunan ekonomi
daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan
sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki
kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara
bertanggung jawab.
Ada tiga impilikasi pokok dari perencanaan
pembangunan ekonomi daerah:
1. perencanan
pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan
antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan
bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi
akhir dari interaksi tersebut.
2. sesuatu yang
tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya
yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat
kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi,
proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat
daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat
pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.Oleh karena itu
perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya
dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya
pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil
manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena
kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.
Strategi pembangunan ekonomi di masa
lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini
hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat
relatif stagnan, terutama daerah-daerah di laur pulau Jawa. Ini berarti bahwa
peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum
optimal.
Untuk
meningkatkan peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional,
tidak ada cara lain selain daripada membangun perekonomian daerah dengan
menerapkan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di seluruh wilayah
Indonesia.
Pemerintah
pusat perlu memberikan dukungan secara serius dengan menerapkan Strategi
Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis. Hal ini menuntut adanya penataan ulang
kelembagaan yang ada saat ini, yang salah satu diantaranya adalah reorganisasi
Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan
Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis
Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Jika Strategi
Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka seluruh daerah
akan memberikan konstribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, mengurangi pengangguran,
serta mengurangi tingkat kemiskinan.
2.5 Tahap-tahap
perencanaan pembangunan daerah
Menurut Blakely (1989), ada 6 tahap dalam proses
perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:
|
TAHAP
|
KEGIATAN
|
|
I
|
Pengumpulan
dan Analisis Data
Ø
Penentuan Basis Ekonomi
Ø
Analisis Struktur Tenaga Kerja
Ø
Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Ø
Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan
Ø
Analisis Kapasitas Kelembagaan
|
|
II
|
Pemilihan
Strategi Pembangunan Daerah
Ø
Penentuan Tujuan dna Kriteria
Ø
Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan
Ø
Penyusunan Strategi
|
|
III
|
Pemilihan
Proyek-proyek Pembangunan
Ø
Identifikasi Proyek
Ø
Penilaian Viabilitas Proyek
|
|
IV
|
Pembuatan
Rencana Tindakan
Ø
Prapenilaian Hasil Proyek
Ø
Pengembangan Input Proyek
Ø
Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan
Ø
Identifikasi Struktur Proyek
|
|
V
|
Penentuan
Rincian Proyek
Ø
Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci
Ø
Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan)
Ø
Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program
|
2.6 Peran
pemerintah dalam pembangunan daerah
Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses
pembangunan ekonomi daerah yaitu :
1.
Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu
usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara
ekonomis menguntungkan.
2.
Koordinator
Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan
strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagia
koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah
lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sa\saran
konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa
perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.
3.
Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan
lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan
prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih
baik.
4.
Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan
mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan
menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dapat
disimpulkan bahwa :
Pembangunan ekonomi masa lalu telah
menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Konsentrasi
industrialisasi di beberapa daerah di pulau Jawa ternyata tidak mampu
menarik/menghela (driven) ekonomi daerah-daerah lain (sebagai periphery) ke
arah yang lebih maju. . Bahkan membuat kesenjanganekonomi antar daerah
semakin melebar.
Peribahan
struktur ekonomi nasional pada masa lalu tidak mengakar pada perekonomian
daerah,terutama daerah luar-luar jawa.Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi
nasional sebagai buah dari perubahan struktur ekonomi
nasional tidak dikontribusikan secara optimal oleh
perekonomian daerah.
Untuk
meningkatkan peranan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sistimatis melalui penerapan
strategi agroindustri berorientasi ekspor ditingkat daerah dan strategi promosi
ekspor berbasis agrobisnis ditingkat pusat.
Untuk mendukung keberlangsunganstrategi promosi
ekspor berbasis agrobisnis diperlukan adanya
reorganisasi pada departemen teknis,yaknimengintegrgrasikan subsistem-subsistem agribisnis
kedalam devartemenrt yang relevan.
3.2 SARAN
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih
banyak kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk itu
penulis mengharapkan inspirasi dari para pembaca dalam hal membantu
menyempurkan makalah ini. Untuk terakhir kalinya penulis berharap agar dengan
hadirnya makalah ini akan memberikan sebuah perubahan khususnya dunia
pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Mulyadi S. Ekonomi
Sumber Daya Manusia. 2012. Jakarta: Rajawali Pers
Subandi. Pembangunan
Ekonomi Daerah. 2012. Bandung: AlfaBeta
Sukirno, Sadono. Ekonomi
Pembangunan. 2011. Jakarta: Kecana
Alatas,AH., dampak & pengaruh dari Ekonomi Daerah.
LP3ES, Jakarta, 1987
Tidak ada komentar:
Posting Komentar